Cara Melaporkan PNS yang Nikah Siri Pasti Dapat Hukuman

Nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui kantor urusan agama, tapi secara agama Islam sudah sah.

Nikah siri merupakan pernikahan yang sah secara agama, namun tidak sah menurut aturan undang-undang.

Sebagai abdi negara, seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam melaksanakan pernikahan harus berpedoman pada sejumlah peraturan yang ada. Lalu, bagaimana cara melaporkan PNS yang nikah siri?

Peraturan bagi PNS yang Nikah Siri

Salah satu pedoman bagi PNS yang akan melangsungkan pernikahan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Cara Melaporkan PNS yang Nikah Siri

Baca juga : Cara Melaporkan Perusahaan yang Menahan Ijazah

Dalam peraturan ini, PNS dilarang untuk melakukan nikah siri. Seluruh PNS diwajibkan untuk melaporkan pernikahannya kepada pejabat yang berwenang.

Hal ini mengacu pada Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi,

“PNS yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.”

Ketentuan ini juga berlaku untuk PNS yang telah menjadi duda atau janda dan telah melangsungkan perkawinan lagi.

Baca juga : Cara Melaporkan Orang Gila ke Dinas Sosial

Dalam peraturan ini, nikah siri disamakan dengan pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan sah.

Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 1990 berbunyi, “PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.”

Yang dimaksud dengan hidup bersama dalam pasal ini adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Pasal 2 UU ini, perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nikah siri pun dinilai tidak memenuhi unsur-unsur pernikahan yang sah menurut terminologi undang-undang ini.

Sanksi dan Hukuman PNS yang Nikah Siri

Akibat melakukan nikah siri, seorang PNS akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat. Dalam Pasal 8 Ayat 4 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin PNS, terdapat tiga jenis hukuman disiplin berat, yaitu:

Baca juga : Cara Melaporkan NIK Dipakai Orang Lain

  1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
  2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
  3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

Cara Melaporkan PNS yang Nikah Siri

Jika Anda mengetahui adanya PNS yang nikah siri, Anda dapat melaporkannya kepada pejabat atau instansi terkait. Berikut adalah langkah-langkahnya:

  1. Kumpulkan bukti-bukti yang kuat dan valid mengenai nikah siri tersebut, seperti foto, video, surat keterangan dari modin atau saksi, atau keterangan dari orang-orang terdekat.
  2. Laporkan kejadian tersebut kepada atasan langsung dari PNS yang bersangkutan atau kepada pejabat lain yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
  3. Ikuti proses penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat atau instansi terkait. Berikan keterangan dan bukti-bukti yang Anda miliki secara jujur dan lengkap.

Tunggu hasil penyelesaian perkara tersebut. Jika terbukti, PNS yang nikah siri akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca juga : Cara Melaporkan Pengancaman Lewat WhatsApp

Apakah Janda PNS boleh nikah siri?

Janda PNS tidak boleh nikah siri dengan alasan berikut:

  • Nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui kantor urusan agama, tapi secara agama Islam sudah sah. Nikah siri merupakan pernikahan yang sah secara agama, namun tidak sah menurut aturan undang-undang.
  • Sebagai abdi negara, seorang PNS dalam melaksanakan pernikahan harus berpedoman pada sejumlah peraturan yang ada. Salah satu pedoman bagi PNS yang akan melangsungkan pernikahan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Dalam peraturan ini, PNS dilarang untuk melakukan nikah siri. Seluruh PNS diwajibkan untuk melaporkan pernikahannya kepada pejabat yang berwenang.
  • Dalam peraturan ini, nikah siri disamakan dengan pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan sah. Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 1990 berbunyi, “PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.” Yang dimaksud dengan hidup bersama dalam pasal ini adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.
  • Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Pasal 2 UU ini, perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nikah siri pun dinilai tidak memenuhi unsur-unsur pernikahan yang sah menurut terminologi undang-undang ini.
  • Akibat melakukan nikah siri, seorang PNS akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat. Dalam Pasal 8 Ayat 4 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin PNS, terdapat tiga jenis hukuman disiplin berat, yaitu:

Baca juga : Cara Melaporkan Gangguan Tetangga Beri Efek Jera

  1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.
  2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan.
  3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Jadi, janda PNS tidak boleh nikah siri karena melanggar peraturan yang berlaku bagi PNS dan dapat dikenakan sanksi berat.

Share

Leave a Comment

Scroll to Top